over-dimension overload (ODOL), Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengoptimalkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang.
Dirjen Perhubungan Darat, Aan Suhanan, mengatakan UPPKB jembatan timbang merupakan simpul pengawasan krusial untuk memastikan angkutan barang mematuhi ketentuan dimensi dan muatan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami terus memperkuat peranan UPPKB melalui peningkatan fasilitas, teknologi, dan sumber daya manusia, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten,” ujar Aan dalam keterangan resmi saat kunjungan kerja spesifik bersama Komisi V DPR di UPPKB Kemang, Jawa Barat, Jumat (11/7/2025).
Dari sebanyak 89 UPPKB yang beroperasi di seluruh Indonesia, Aan menjelaskan, UPPKB Kemang menjadi garda terdepan dalam menangani angkutan ODOL.
Sepanjang Januari–Juli 2025, berdasarkan data, UPPKB Kemang telah memeriksa 23.867 kendaraan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.410 kendaraan kedapatan melanggar.
“UPPKB Kemang merupakan salah satu garda terdepan dalam implementasi program Zero ODOL. Sebagai UPPKB yang berada di lintasan strategis, perannya vital dalam mengawasi kendaraan barang yang berpotensi masuk atau menuju Jakarta dan Tangerang,” kata Aan.
Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Toni Tauladan, menjelaskan UPPKB Kemang saat ini telah memiliki Jembatan Timbang Online (JTO) yang terintegrasi dengan aplikasi Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) dan JTO Sentral di Kemenhub.
Nantinya, Ditjen Hubdat akan melengkapi fasilitas UPPKB Kemang dengan memasang alat penimbangan dinamis atau Weigh in Motion (WIM).
“Untuk meminimalkan antrean kendaraan, kami rencanakan pemasangan WIM. Alat ini bisa menangkap data sambil kendaraan berjalan. Itu yang akan kami tindak lanjuti, tidak hanya di sini, tapi juga di UPPKB lain,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, mengingatkan agar Kemenhub terus memperkuat pengawasan pergerakan angkutan barang di UPPKB. Dengan pengawasan yang baik, keberadaan kendaraan ODOL yang merugikan pengguna jalan lainnya dapat diminimalkan.
Ilustrasi penindakan truk ODOLRoberth menjelaskan, lemahnya pengawasan di jembatan timbang membuka celah bagi oknum melakukan transaksi ilegal agar truk ODOL bisa lolos.
“Hal ini berpotensi merusak integritas sistem transportasi dan menurunkan kepercayaan publik,” kata Roberth.
