
Truk listrik saat ini tengah diupayakan oleh sejumlah pihak untuk meramaikan pasar kendaraan niaga di Tanah Air.
Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah mendorong target net zero emissions pada 2060. Namun, hingga saat ini kesiapan infrastruktur jadi salah satu tantangan yang membuat adaptasi truk listrik masih sulit terealisasi.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik masih menjadi kendala dalam kesiapan infrastruktur.
“Jadi charging station ini juga yang selalu menjadi kendala dan tantangan. Kami mau ini (menggunakan truk listrik) tapi harusnya lengkap dong charging station-nya. Misalnya Jawa katakan jaraknya 1000 km, lalu ada berapa titik SPKLU yang harus digelar,” katanya pada acara Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025, Selasa (27/5/2025).

Pada acara yang sama, Arief Wijaya, Managing Director World Resources Institute (WRI) Indonesia mengatakan, untuk kebutuhan daya truk listrik beda dari mobil penumpang listrik sehingga charging station-nya juga berbeda.
“Memang ada sedikit perbedaan kalau mobil- mobil biasa mungkin pakainya cuma 30 kW, tapi dari WRI juga sudah bikin studi kalau bus atau truk biasanya mintanya ultra fast charging, sehingga harus besar kapasitasnya,” katanya.

Arief juga menjelaskan, infrastruktur pengisian daya ekosistem saat ini di Indonesia masih melibatkan dua pihak.
Pertama dari pemerintah lewat penugasan PLN dan kedua ada swasta. Dirinya juga berharap bila ekonomi sudah membaik, pemakaian kendaraan listrik sudah banyak, maka SPKLU swasta juga akan makin banyak. Sehingga ke depannya infrastruktur truk listrik bisa memadai.