muatan atau over dimension over loading (ODOL), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal mendorong langkah integrasi data dan pemanfaatan teknologi Weigh In Motion (WIM).
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan, dalam kunjungan kerja ke Kantor Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC).
Menurutnya, integrasi data antara Kemenhub dan Jasa Marga akan mencakup informasi legalitas dan identitas kendaraan, data pemilik barang, hingga bobot muatan.
Langkah integrasi data lintas sektor ini merupakan pondasi dalam upaya penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan secara komprehensif dan berkelanjutan.
“Nantinya, setelah data terintegrasi, kita akan memiliki basis informasi yang sangat kuat. Tadi telah disepakati untuk menindaklanjuti dengan integrasi dan pertukaran data serta informasi. Ini adalah langkah yang mutlak harus kita laksanakan,” kata Aan dalam keterangan resminya, Rabu (18/6/2025).
Penanganan kendaraan ODOL, lanjut Aan, tidak bisa hanya bergantung pada upaya penegakan hukum di lapangan. Diperlukan pembenahan sistem dan kolaborasi lintas instansi guna menciptakan tata kelola yang lebih sistematis dan preventif.
Dengan integrasi data yang solid, pelanggaran dapat dideteksi lebih cepat dan penindakan menjadi lebih efektif.
“Penanganan kendaraan over dimension and over loading tidak bisa hanya dilakukan di ujung. Kita harus membangun sistem yang menyeluruh, dari hulu hingga hilir, agar angkutan barang tidak lagi melanggar batas dimensi dan muatan,” ucapnya.
Selain itu, Aan juga menyoroti pentingnya optimalisasi pemanfaatan teknologi WIM yang telah terpasang di sejumlah ruas jalan tol milik Jasa Marga.
Uji coba penimbangan truk dengan perangkat Weigh In Motion di Jembatan Timbang Kulwaru, Kulon Progo, Rabu (26/1/2022)Keberadaan WIM dinilai dapat membantu deteksi dini terhadap pelanggaran angkutan barang yang berpotensi besar untuk diintegrasikan dengan sistem Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang milik Kemenhub.
“Saat ini hanya sekitar 3,9 persen kendaraan yang terindikasi kelebihan muatan masuk ke jembatan timbang. Padahal, jika sistem WIM dimaksimalkan dan terintegrasi dengan UPPKB, jangkauan penindakan bisa diperluas secara signifikan,” ucap Aan.
Lebih lanjut Aan menekankan pemanfaatan data WIM yang terintegrasi dengan sistem penegakan hukum dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.
Walau saat ini bentuk sanksi masih berupa tilang, jika diterapkan secara konsisten melalui perluasan jangkauan UPPKB dengan dukungan WIM Jasa Marga, langkah tersebut tetap memiliki efek jera terhadap perusahaan angkutan barang dan pelaku pelanggaran.
Selain itu, Aan juga menegaskan pentingnya sinergi antar stakeholders dalam menciptakan sistem penanganan kendaraan ODOL yang lebih terintegrasi, dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian PU, hingga Kepolisian untuk membangun sistem digital yang terhubung satu sama lain.
Uji coba penimbangan truk dengan perangkat Weigh In Motion di Jembatan Timbang Kulwaru, Kulon Progo, Rabu (26/1/2022)“Saat ini sistem masih berjalan secara terpisah. Jika terus mengandalkan penegakan hukum saja, hasilnya tidak akan optimal. Namun bila seluruh proses dilakukan secara digital dan terintegrasi, dari hulu ke hilir, penanganan ODOL dapat dilaksanakan secara tuntas dan berkelanjutan,” ucapnya.
